Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012

PERATURAN.INFOASN.ID – Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.;
2. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 ini adalah:

1. Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008;
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
20. Undang-U ndang Nomor 32 Tahun 2009;
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
22. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999;
30. ;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
32. ;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
34. ;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
36. ;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
38. ;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
40. ;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
42. ;
43. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
44. ;
45. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
46. ;
47. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
48. ;
49. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
50. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007;
51. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://jdih.pemalangkab.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoasn.id, terima kasih.