Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020

Loading...

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor dalam dan dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Admnistratif Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

  1. bahwa banyak terdapat kendaraan bermotor yang dimiliki wajib pajak belum atas nama sendiri dan/atau dibalik nama atas nama pemilik sendiri di Provinsi Jawa Tengah;
  2. bahwa guna tertib administrasi, kepastian hukum kepemilikan kendaraan bermotor dan meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban dalam melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor serta pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, perlu adanya kebijaksanaan pembebasan Balik Nama Kendaraan Bermotor II bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan pembebasan Sanksi Administrtif Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (2a) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam Dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah Dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor;

Dasar hukum Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 ini adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950,
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010,
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008,
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011,
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011.

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, objek dan subjek pembebasan BBNKB II dan objek dan subjek sanksi administrasi PKB, pendaftaran, batasan waktu dan tempat, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

Entitas
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Nomor
4 Tahun 2020

Tahun
2020

Tentang
Pergub Tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor dalam dan dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Admnistratif Pajak Kendaraan Bermotor

Ditetapkan Tanggal
31 Januari 2020

Diundangkan Tanggal
31 Januari 2020

Berlaku Tanggal
31 Januari 2020

Sumber
BD.2020/No.4

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (245.22 KB)

 

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoasn.id, terima kasih.

Bagikan:

Tinggalkan komentar