Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 177 Tahun 1954
Pajak Bangsa Asing
1954
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954
Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954
Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Ottonoom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954
Mengubah Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950 (lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 28), Tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954
Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang ke Luar Negeri
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954
Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad Indonesia 1948 Nomor 141) untuk Selanjutnya
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954
Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1954
Pengubahan
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954
Amnesti dan Abolisi