Keputusan Menteri Perhubungan Tahun 2018

Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Komodo Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II pada Pelabuhan Kumai Provinsi Kalimantan Tengah

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas IIi pada Pelabuhan Batang Provinsi Jawa Tengah

Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan

Rencana Induk Pelabuhan Ambon Provinsi Maluku

Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional (national Transit Transport Coordinating Committee/nttcc]

Penetapan Lintas Penyeberangan Antara Pelabuhan Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pelabuhan Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 1021 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu pada Perairan Pelabuhan Samarinda dan Perairan Pelabuhan Kuala Samboja Provinsi Kalimantan Timur

Pengelolaan Layanan Contact Center 151 Kementerian Perhubungan