Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan

• bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;

• bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga keda Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;

• bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;

• bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;

• bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Cipta Kerja;

“>

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Dicabut sebagian dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Diubah dengan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Mencabut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
2. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)

Mengubah :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerahgangan
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
19. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
21. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
23. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
25. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
26. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
27. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
28. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
29. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
30. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
31. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
32. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
33. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
34. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
35. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
36. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
37. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
38. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
39. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS
40. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
41. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
42. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
43. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
44. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
45. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
46. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
47. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
48. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
49. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
50. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
51. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
52. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
53. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
54. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
55. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
56. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
57. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
58. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
59. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
60. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
61. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
62. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
63. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
64. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
65. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
66. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
67. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
68. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Peraturan Daerahgangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
69. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Peraturan Daerahgangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
70. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
71. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
72. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
73. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
74. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
75. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
76. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
77. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
78. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
79. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
80. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
81. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
82. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Download Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 melalui link di bawah ini:

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

LN = Lembaran Negara
TLN = Tambahan Lembaran Negara

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoasn.id, terima kasih.